BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sudah 72 tahun Indonesia telah bebas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Banyak pahlawan yang gugur demi memerdekakan tanah air mereka. Banyak perjuangan yang harus dilakukan agar Indonesia merdeka. Pancasila menjadi lambang persatuan Indonesia dalam melawan penjajah. Persatuan dari berbagai ras,suku,dan agama. Akan tetapi seiring waktu berlalu, banyak masyarakat sekarang mengabaikan sejarah dan mencoba merusak nilai pancasila itu sendiri. Mengabaikan perjuangan yang telah diberikan para pahlawan di masa lalu dan mencoba merusak pondasi Negara sendiri.
B. Rumusan Masalah
Masalah yang diambil dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Peristiwa apa saja yang terjadi saat terbentuknya Pancasila ?
2. Kenapa Pancasila dipilih sebagai lambang Negara Indonesia ?
3. Dimana Pancasila itu awal mulanya terbentuk?
4. Kapan Pancasila terbentuk ?
5. Siapa saja orang yang berkaitan dalam pembentukan pancasila ?
6. Bagaiamana proses pembentukan pancasila ?
C. Tujuan Penulisan
- Untuk mengetahui awal mulanya proses terbentuknya pancasila,
- Untuk mengetahui nilai sejarah yang terkandung dalam tiap sila.
D. Manfaat Penulisan
- Dapat menghargai dan saling rukun antar sesame ras,suku atau pun agama.
- Bisa lebih mempererat persatuan Indonesia dan mencegah Indonesia untuk dijajah kembali.
E. Metode Pengumpulan Data
Kami memperolah informasi mengenaI sejarah terbentuknya panacasila ini dari berbagai buku referensi diantaranya
Tobiyin Aziz M.(dkk), Pendidikan pancasila, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 1997;
Kaelan Prof. Dr. M.S.(ed), Pendidikan Pancasila, PT Rineka Cipta, Yogyakarta, 2010.
F. Sistematika Penulisan
Pada makalah ini kami menuliskan berbagai sejarah yang terjadi dimasa lalu sebelum terbentuknya pancasila dengan dimulai bab pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, . Bab selanjutnya membahas peristiwa yang terjadi sebelum terbentuknya Pancasila. Pada bab ini kami menggunakan catatan kaki sebagai pengganti daftar pustakaTerakhir, bab penutup yang berisi kesimpulan.
II PEMBAHASAN
SEJARAH TERBENTUKNYA PANCASILA
Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI,nilai-nilainya telah ada sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan Negara, yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religious . Nilai-nilai tersebut telah ad dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah rai bangsa itu sendiri, sehingga Pancasila sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri Negara untuk dijadikan filfasat Negara Indonesia.
Berdasarkan Intruksi Presiden No.12 Tahun 1968, rumusan Pancasila sebagai daasar negara harus dibaca atau diucapkan dengan tata urutab sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan,
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dengan demikian hanya ada satu rumusan Pancasila sebagai dasar negara seperti di atas. Oleh karena itu, berikutnya dimaksudkan dengan Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bukan istilah yang ada dalam kata sutasoma atau konsep Pancasila 1 Juni 1945 dan bukan pula yang termaktub dalam Piagam Jakarta.
Pemahaman ini penting untuk menyatukan gerak langkah selanjutnya dalam upaya melestarikan, memasyarakatkan dan membudidayakan Pancasila.
Penjajahan Bangsa Asing
1.1 Sejarah singkat awal penjajahan
Setelah Majapahit runtuh banyak bangsa asing dari negeri Eropa yang masuk ke Indonesiayang mengincar sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Salah satunya bangsa portugis yang masuk dengan jalur perdagangan dan mulai menjajah malaka tahun 1511. Bangsa Belanda masuk dengan jalur yang sama dan membentuk VOC agar tidak terjadi perselisihan antara Belanda dan Indonesia. Akan tetapi hal itu digunakan untuk menekan rakyat dan menguasai seluruh wilayah Indonesia.
Setelah beratus-ratus tahun Inonesia menderita dibawah pemerintahan VOC terutama saat diberlakukan tanam paksa (1830-1870) konflik antara Indonesia dan Belanda memuncak.
1.2 Pendudukan Bala Tentara Jepang
Jepang berusaha menguasai Asia Timur Raya dan untuk itu Jepang mengadakan kerja sama dengan negara fasis (Jerman dan Italia), dan memilih berhadapan dengan ABCD Front (Amerika, Britis, Cina dan Drusch). Jerman dan Italia bertugas menggempur Eropa, sedangkan Asia merupakan tugas Jepang. Jepang pun melancarkan “propaganda dan tipu muslihat” kepada Indonesia untuk menjanjikan kemerdekaan, sehingga Jepang sangat dinanti oleh rakyat Indonesia.
Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Jawa. 35.000 tentara Jepang dengan mudah mendarat di beberapa tempat di Pulau Jawa, terutama di pantai sebelah utara (Banten, Indramayu dan Rembang) Hindia Belanda di bawah pimpinan panglimanya (Jendral Ter Porten) bersama-sama Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stach Houwer dengan 25.000 militer menyerah tanpa syarat kepada panglima bala tentara jepang (Jendral Hitoshi Immamura) pada tanggal 9 Maret 1942 di lapangan terbang Kalijati,Subang.Hindia Belanda pun gugur.Akan tetapi penjajahan dari Jepang jauh lebih kejam daripada Belanda. Kondisi ini membuat bangsa Indonesia antipasti kepada Jepang.
Pada tanggal 3 Oktober 1943 didirikan Pembela Tanah Air (PETA) atas permintaan Ir.Soekarno,dan juga beberapa barisan pelopor yang lain. Lalu mulailah pemberontakan-pemberontakan melawan jepang,akan tetapi setiap kegiatan pemberontakan selalu ditumpas dengan kejam oleh tentara jepang.
Pembentukan Pancasila
Seperti yang diuraikan, Jepang selalu berusaha mencari simpati dari bangsa Indonesia. Untuk itu pada tanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang di bawah pimpinan Perdana Menteri Kayso mengumumkan secara resmi bahwa kelak kemudian hari bangsa Indonesia akan diberi kemerdekaan . Isi lengkap pengumuman janji kemerdekan yang dikeluarkan Perdana Menteri Kayso pada tanggal 7 September 1944 adalah sebagai berikut:
“The Japanese empire (hereby) annonce the future independence of all Indonesian people” (Kekaisaran Jepang dengan ini mengumumkan kemerdekan pada masa yang akan datang bagi segenap bangsa Indonesia)
Setelah dikeluarkan deklarasi ini Mr. Subardjo dihubungi oleh Nishizima dengan menyampaikan rencana Laksamana Muda Maeda untuk mendirikan suatu kursus penataran bagi orang orang muda Indonesia yang dikoordinasikan oleh Mr. Subardjo. Hal ini dilakukan agar pemuda-pemuda Indonesia memilki pengetahuan politik yang memandai dalam menghadapi kejadian-kejadian kelak kelak akibat situasi perang. Beberapa penceramah yang dihimpun Mr. Subardjo yaitu :
Ir Soekarno, memberikan pelajaran bidang politik;
Drs. Moh. Hatta, memberikan pelajaran bidang ekonomi;
Sultan Sjahrir, memberikan pelajaran bidang sosialisme di Asia;
R.P. Singgih, S.H. memberikan pelajaran bidang nasionalisme dari segi kebudayaan;
Sanusi Pane memberikan pelajaran bidang sejarah Indonesia;
Suwondo memberikan pelajaran bidang sejarah pergerakan nasional Indonesia;
Iwa Kusuma Sumantri, S.H. memberikan pelajaran bidang hukum criminal;
Ahmad Subadjo, S.H. memberikan pelajaran bidang hukum internasional;
Mohammad Said memberikan pelajaran bidang pendidikan dan kebudayaan.
2.1 Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan)
Deklarasi 7 September 1944 menhidupkan kembali semangat bangsa Indonesia untuk merdeka. Keadaan cepat berubah, Jepang mengalami kekalahan fatal dalam menghadapi serangan balasan Sekutu. Tanggal 1 Maret 1945 terbentuklah BPUPKI (Badan Penyeldik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)oleh panglima tentara Jepang di Jawa dengan
Pada tanggal 29 April 1945, dikeluarkan maklumat Guseikan No.23 tentang pembentukan BPUPKI dengan susunan keanggotaan :
Ketua (Kaichoo): Dr. K.R.T. Rajiman Wediodiningrat
Ketua Muda : Itibangase
Ketua Muda : R.P. Soeroso
Anggota : (60 orang)
(1) Ir. Soekarno,
(2) Moh. Yamin,
(3) Dr. R. Kusumah Atmaja,
(4) R. Abdulrahim Pratalykrama,
(5) R. Aris,
(6) K.H. Dewantara,
(7) K. Bagus H. Hadikusuma,
(8) M. P. H. Bintoro,
(9) A.K. Moezakkir,
(10) B. P. H. P. Poeroebojo,
(11)R.A.A. Wiranatakoesoema,
(12) Ir. R. Asharsoetdjo,
(13) Oeji Tjiang Tjoei,
(14) Drs. Moh. Hatta,
(15) Oei Tjong Hauw,
(16) H. Agoes Salim,
(17) M.Soerarjo Kartohadikusumo,
(18) R.M. Margono Djojohadikusumo
(19) K. H. Abdul Halim,
(20) K. H. Masjkoer,
(21)R. Soedirman,
(22) Prof. Dr. P. A. H. Djajadiningrat,
(23) Prof. Dr. Soepomo,
(24) Prof. Ir. Roesono,
(25) Mr. R. P. Saragih,
(26) Ny. Maria Ulfah Santosa,
(27) RMT. A Soerjo,
(28) R. Ruslan Wongsokusumo,
(29) R. Soesanto Tirtoprodjo,
(30) Ny. R. S. S. Soenarjo Mangunpoespito,
(31) Dr. R. Boentaran Martoatmodjo,
(32) Liem koen Hian,
(33) Mr. J. Latuharhary,
(34) Mr. R. Hindromartono,
(35) R. Soekardjo,
(36) Hadji Ah. Sanoesi,
(37) A. M. Dasaad,
(38) Mr. Tan Eng Hoa,
(39) Ir. R. M. P. Soerachaman Tjokroadisoeryo
(40) R. A. A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro,
(41) K. R. M. T. H. Wongsonegoro,
(42) Mr. A. Soebardjo,
(43) Prof. Dr. R. Djenal Asiki Widjajakoesoemo,
(44) Abikoesno Tjokroseojoso,
(45) Parada Harahap,
(46) Mr. R. M. Sartono,
(47) K. H. M. Mansoer,
(48) K. R. M. A. Sosrodiningrat,
(49) Mr. R. Soewarndi,
(50) K. H. A. Wachid Hasjim,
(51) P. F. Dahler,
(52) Dr. Soekiman,
(53) Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro,
(54) R. Otto Iskandar Dinata,
(55) A. Baswedan,
(56) Abdul Kadir,
(57) Dr. Samsi,
(58) Mr. A. A. Maramis,
(59) Mr. Samsoedin,
(60) Mr. R. Sastromoeljono
Sejak lahirnya Orde Baru tidak ada lagi keraguan tentang rumusan Pancasila Dasar Negara,karena telah menjadi tekad Orde baru, kelahirannya untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde baru yakin yakin bahwa hanya dengan landasan Pancasila dan UUD 1945, bangsa Indonesia akan dapat berkembang dan tumbuh dengan mantap.
Pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen juga tidak ada lagi keraguan karena secara hukum sudah jelas landasannya:
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966,
Intruksi Presiden No.12 Tahun 1968,
TAP MPRS No. V/MPR/1973,
TAP MPRS No. II/MPR/1978,
TAP MPRS No. IX/MPR/1978.
Akan tetapi kronologis khususnya perumusan negara maka akan dihadapkan beberapa masalah :
Pembukaan UUD 1945 maupun pada batang tubuh dan penjelasannya tidak ada satu istilah pun yang mengatakan bahwa dasar negara republik Indonesia ialah Pancasila.
Dalam kenyataan sehari-hari norma Pancasila sudah menyatu dengan dasar negara Republik Indonesia, setidak-tidaknya sejak September 1947. Istilah Pancasila mulai dipakai untuk dasar negara, melalui buku kecil yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.
2.1.1 Sidang BPUPKI pertama (29-31 Mei 1945)
Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan selama empat hari berturut turut yang tampil berpidato untuk menyampaikan usulannya adalah
(1) Mr Muh. Yamin (29 Mei 1945)
Dalam pidatonya, Muh. Yamin menguslkan calon rumusan dasar negar Indonesia sebagai berikut:
Peri Kebangsaan;
Peri Kemanusiaan;
Peri Ketuhanan;
Peri Kerakyatan (A.Permusyawaratan, B.Perwakilan, C.Kebijaksanaan) dan;
Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).
Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan ususlan sementara berisi rumusan UUD RI.
(2) Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)
Selanjutnya dalam hal filfasat negara Indonesia, Soepomo mengusukan hal-hal sebagai berikut:
Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir dan batin
Musyawarah
Keadilan rakyat
(3) Ir Soekarno (1 Juni 1945)
Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas prinsip yang rumusnya adalah sebagai berikut:
Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
Mufakat (Demokrasi)
Kesejahteraan Sosial
Ketuhananan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)
Dalam sidang ini juga Ir Soekarno mengajukan nama dasar negara yaitu Pancasila.Panca yang berarti lima, sila yang berarti asas atau dasar. Jadi, Pancasila artinya lima dasar.
Pembentukan Panitia Kecil/Panitia Delapan
Di hari yang bersamaan dengan Ir Soekarno mengusulkan nama dasar Pancasila, BPUPKI membentuk Panitia Kecil (8 Orang) yang tugasnya menggolong –golongkan usul –usulan dari anggota BPUPKI baik yang tertulis maupun lisan .struktur organisasinya dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Ir. Soekarno
Anggota :
K.H. A. Wachid Hasjim
Mr. M. Yamin
Mr. A. A. Maramis
M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
R. Otto Iskandardinata
Drs. Moh. Hatta
K. Bagus H. Hadikoesoemo
Dari 40 usulan tertulis yang disampaikan kepada Panitia Kecil akhirnya dapat digolongkan dalam Sembilan golongan yaitu
Golongan yang usul minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
Golongan yang usul mengenai dasar negara;
Golongan yang usul mengenai soal unifacatie atau federatie;
Golongan yang usul mengenai bentuk negara dan kepala ngara;
Golongan yang usul mengenai warga negara;
Golongan yang usul mengenai daerah;
Golongan yang usul mengenai soal agama dan negara;
Golongan yang usul mengenai pembelaan,dan;
Golongan yang usul mengenai keuangan.
Lahirnya Piagam Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan rapat gabungan dengan 38 orang anggota BPUPKI. Rapat ini kemudian membentuk panitia kecil lagi yang beranggotakan Sembilan orang yaitu:
M. Hatta
Muh. Yamin
Soebardjo
Maramis
Soekarno
Kyai H. Abd. Kahar Moezakir
Wachid Hasjim
A.K. Tjokrosoejoso
Hadji Agoes Salim
Panitia Sembilan ini mengadakan pembicaraan secara masak dan sempurna dan memberikan hasil laporanya pada tanggal 10 Juli 1945, ketua panitia semblan membacakan usul rancangan pembukaan hukum dasar atau naskah Piagam Jakarta.
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,;
Menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab,;
Persatuan Indonesia;
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,serta;
Mewujudkan suatu keadilan sosial bago seluruh rakyat Indonesia.
2.1.2 Sidang BPUPKI kedua
Setelah sidang BPUPKI peratam,berbagai pendapat muncul.Pada tanggal 10 Juli 1945,di adakan kembali sidang BPUPKI kedua. Dalam sidang ini , ada beberapa hasil yang didapat, yaitu:
Bentuk negara yang dipilih untuk negara Indonesia ialah Republik.
Membentuk panitia-panitia antara lain : Panitia Perancang UUD, PanitiaPembelaan Tanah Air dan Panitia Keuangan dan Perekonomian
Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD melaporkan hasilnya,yaitu :
Pernyataan Indonesia merdeka
Pembukaan UUD
UUD (Batang Tubuh)
Pada tanggal 16 Juli 1945 Rancangan UUD diterima dengan bulat, tugas BPUPKI pun selesai.
2.2 Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Amerika Serikat melancarkan serangan udaranya ke arah utara dan masuk ke jantung negara Jepang dengan memuntahkan bom atom pertamanya di atas kota Hiroshima. Hal ini membuat Jendral Terauchi memanggil para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan dan menyetujui pembentukan PPKI,hal ini didasarkan atas perimbangan: Jika, Jepang sudah berada di ambang kehancuran, sehingga perlu dipertimbangkan daripada Indonesia jatuh ke tangan musuh, lebih baik mereka merdeka dari kekuatan sendiri.
Pembicaraan mengenai PPKI baru dapat dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1945. Di Dalat dekat Saigon, dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut :
Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua dan Drs. M. Hatta sebagai wakil ketua PPKI
PPKI boleh bekerja mulai tanggal 12 Agustus 1945.
Masalah cepat atau tidaknya Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada PPKI.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang dibom lagi di kota Nagasaki. Hal ini membuat Indonesia semakin ingin cepat untuk merdeka. Setelah banyak peristiwa yang dilalui yaitu peristiwa Rengasdengklok, Indonesia akhirnya dapat memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Ir. Soekarno dna didampingi oleh Drs. Muh. Hatta di Jalan Pengangsaan Timur 56 pukul 02.00-04.00 dini hari.
Pada pukul 11.30 siang dihari yang sama dengan proklamasi kemerdekaan, PPKI memulai sidangnya mengenai Rangcangan Hukum Dasar untuk ditetapkannya UUD. Sebelum sidang dimulai, ditambahknnya 6 anggota enam anggota baru sehingga total anggota PPKI sekitar 28 orang. Setelah berunding di sidang, PPKI mengambil beberapa keputusan:
1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan:
Menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan sebagai Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Perubahan-perubahannya yaitu:
Ketuhanan dengan kewajiban syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Perubahan pada sila dikarenakan karena perdebatan dengan Indonesia Timur bahwa sila pertama harus dirubah dan mengancam akan melepaskan diri. Karena takut persatuan Indonesia cerai, Ir.Soekarno pun mengubah isi sila pertama Pancasila.
Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan sebagai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Muh. Hatta sebagai wakil presiden.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.
Demikianlah proses sejarah terbentuknya Pancasila yang sekarang kita menjadi dasar negara kira, Negara Indonesia.
Sejak lahirnya Orde Baru tidak ada lagi keraguan tentang rumusan Pancasila Dasar Negara,karena telah menjadi tekad Orde baru, kelahirannya untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde baru yakin yakin bahwa hanya dengan landasan Pancasila dan UUD 1945, bangsa Indonesia akan dapat berkembang dan tumbuh dengan mantap.
Pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen juga tidak ada lagi keraguan karena secara hukum sudah jelas landasannya:
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966,
Intruksi Presiden No.12 Tahun 1968,
TAP MPRS No. V/MPR/1973,
TAP MPRS No. II/MPR/1978,
TAP MPRS No. IX/MPR/1978.
Akan tetapi kronologis khususnya perumusan negara maka akan dihadapkan beberapa masalah :
Pembukaan UUD 1945 maupun pada batang tubuh dan penjelasannya tidak ada satu istilah pun yang mengatakan bahwa dasar negara republik Indonesia ialah Pancasila.
Dalam kenyataan sehari-hari norma Pancasila sudah menyatu dengan dasar negara Republik Indonesia, setidak-tidaknya sejak September 1947. Istilah Pancasila mulai dipakai untuk dasar negara, melalui buku kecil yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.
2.1.1 Sidang BPUPKI pertama (29-31 Mei 1945)
Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan selama empat hari berturut turut yang tampil berpidato untuk menyampaikan usulannya adalah
(1) Mr Muh. Yamin (29 Mei 1945)
Dalam pidatonya, Muh. Yamin menguslkan calon rumusan dasar negar Indonesia sebagai berikut:
Peri Kebangsaan;
Peri Kemanusiaan;
Peri Ketuhanan;
Peri Kerakyatan (A.Permusyawaratan, B.Perwakilan, C.Kebijaksanaan) dan;
Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).
Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan ususlan sementara berisi rumusan UUD RI.
(2) Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)
Selanjutnya dalam hal filfasat negara Indonesia, Soepomo mengusukan hal-hal sebagai berikut:
Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir dan batin
Musyawarah
Keadilan rakyat
(3) Ir Soekarno (1 Juni 1945)
Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas prinsip yang rumusnya adalah sebagai berikut:
Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
Mufakat (Demokrasi)
Kesejahteraan Sosial
Ketuhananan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)
Dalam sidang ini juga Ir Soekarno mengajukan nama dasar negara yaitu Pancasila.Panca yang berarti lima, sila yang berarti asas atau dasar. Jadi, Pancasila artinya lima dasar.
Pembentukan Panitia Kecil/Panitia Delapan
Di hari yang bersamaan dengan Ir Soekarno mengusulkan nama dasar Pancasila, BPUPKI membentuk Panitia Kecil (8 Orang) yang tugasnya menggolong –golongkan usul –usulan dari anggota BPUPKI baik yang tertulis maupun lisan .struktur organisasinya dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Ir. Soekarno
Anggota :
K.H. A. Wachid Hasjim
Mr. M. Yamin
Mr. A. A. Maramis
M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
R. Otto Iskandardinata
Drs. Moh. Hatta
K. Bagus H. Hadikoesoemo
Dari 40 usulan tertulis yang disampaikan kepada Panitia Kecil akhirnya dapat digolongkan dalam Sembilan golongan yaitu
Golongan yang usul minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
Golongan yang usul mengenai dasar negara;
Golongan yang usul mengenai soal unifacatie atau federatie;
Golongan yang usul mengenai bentuk negara dan kepala ngara;
Golongan yang usul mengenai warga negara;
Golongan yang usul mengenai daerah;
Golongan yang usul mengenai soal agama dan negara;
Golongan yang usul mengenai pembelaan,dan;
Golongan yang usul mengenai keuangan.
Lahirnya Piagam Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan rapat gabungan dengan 38 orang anggota BPUPKI. Rapat ini kemudian membentuk panitia kecil lagi yang beranggotakan Sembilan orang yaitu:
M. Hatta
Muh. Yamin
Soebardjo
Maramis
Soekarno
Kyai H. Abd. Kahar Moezakir
Wachid Hasjim
A.K. Tjokrosoejoso
Hadji Agoes Salim
Panitia Sembilan ini mengadakan pembicaraan secara masak dan sempurna dan memberikan hasil laporanya pada tanggal 10 Juli 1945, ketua panitia semblan membacakan usul rancangan pembukaan hukum dasar atau naskah Piagam Jakarta.
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,;
Menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab,;
Persatuan Indonesia;
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,serta;
Mewujudkan suatu keadilan sosial bago seluruh rakyat Indonesia.
2.1.2 Sidang BPUPKI kedua
Setelah sidang BPUPKI peratam,berbagai pendapat muncul.Pada tanggal 10 Juli 1945,di adakan kembali sidang BPUPKI kedua. Dalam sidang ini , ada beberapa hasil yang didapat, yaitu:
Bentuk negara yang dipilih untuk negara Indonesia ialah Republik.
Membentuk panitia-panitia antara lain : Panitia Perancang UUD, PanitiaPembelaan Tanah Air dan Panitia Keuangan dan Perekonomian
Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD melaporkan hasilnya,yaitu :
Pernyataan Indonesia merdeka
Pembukaan UUD
UUD (Batang Tubuh)
Pada tanggal 16 Juli 1945 Rancangan UUD diterima dengan bulat, tugas BPUPKI pun selesai.
2.2 Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Amerika Serikat melancarkan serangan udaranya ke arah utara dan masuk ke jantung negara Jepang dengan memuntahkan bom atom pertamanya di atas kota Hiroshima. Hal ini membuat Jendral Terauchi memanggil para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan dan menyetujui pembentukan PPKI,hal ini didasarkan atas perimbangan: Jika, Jepang sudah berada di ambang kehancuran, sehingga perlu dipertimbangkan daripada Indonesia jatuh ke tangan musuh, lebih baik mereka merdeka dari kekuatan sendiri.
Pembicaraan mengenai PPKI baru dapat dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1945. Di Dalat dekat Saigon, dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut :
Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua dan Drs. M. Hatta sebagai wakil ketua PPKI
PPKI boleh bekerja mulai tanggal 12 Agustus 1945.
Masalah cepat atau tidaknya Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada PPKI.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang dibom lagi di kota Nagasaki. Hal ini membuat Indonesia semakin ingin cepat untuk merdeka. Setelah banyak peristiwa yang dilalui yaitu peristiwa Rengasdengklok, Indonesia akhirnya dapat memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Ir. Soekarno dna didampingi oleh Drs. Muh. Hatta di Jalan Pengangsaan Timur 56 pukul 02.00-04.00 dini hari.
Pada pukul 11.30 siang dihari yang sama dengan proklamasi kemerdekaan, PPKI memulai sidangnya mengenai Rangcangan Hukum Dasar untuk ditetapkannya UUD. Sebelum sidang dimulai, ditambahknnya 6 anggota enam anggota baru sehingga total anggota PPKI sekitar 28 orang. Setelah berunding di sidang, PPKI mengambil beberapa keputusan:
1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan:
Menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan sebagai Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Perubahan-perubahannya yaitu:
Ketuhanan dengan kewajiban syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Perubahan pada sila dikarenakan karena perdebatan dengan Indonesia Timur bahwa sila pertama harus dirubah dan mengancam akan melepaskan diri. Karena takut persatuan Indonesia cerai, Ir.Soekarno pun mengubah isi sila pertama Pancasila.
Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan sebagai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Muh. Hatta sebagai wakil presiden.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.
Demikianlah proses sejarah terbentuknya Pancasila yang sekarang kita menjadi dasar negara kira, Negara Indonesia.
Pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen juga tidak ada lagi keraguan karena secara hukum sudah jelas landasannya:
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966,
Intruksi Presiden No.12 Tahun 1968,
TAP MPRS No. V/MPR/1973,
TAP MPRS No. II/MPR/1978,
TAP MPRS No. IX/MPR/1978.
Akan tetapi kronologis khususnya perumusan negara maka akan dihadapkan beberapa masalah :
Pembukaan UUD 1945 maupun pada batang tubuh dan penjelasannya tidak ada satu istilah pun yang mengatakan bahwa dasar negara republik Indonesia ialah Pancasila.
Dalam kenyataan sehari-hari norma Pancasila sudah menyatu dengan dasar negara Republik Indonesia, setidak-tidaknya sejak September 1947. Istilah Pancasila mulai dipakai untuk dasar negara, melalui buku kecil yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.
2.1.1 Sidang BPUPKI pertama (29-31 Mei 1945)
Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan selama empat hari berturut turut yang tampil berpidato untuk menyampaikan usulannya adalah
(1) Mr Muh. Yamin (29 Mei 1945)
Dalam pidatonya, Muh. Yamin menguslkan calon rumusan dasar negar Indonesia sebagai berikut:
Peri Kebangsaan;
Peri Kemanusiaan;
Peri Ketuhanan;
Peri Kerakyatan (A.Permusyawaratan, B.Perwakilan, C.Kebijaksanaan) dan;
Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).
Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan ususlan sementara berisi rumusan UUD RI.
(2) Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)
Selanjutnya dalam hal filfasat negara Indonesia, Soepomo mengusukan hal-hal sebagai berikut:
Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir dan batin
Musyawarah
Keadilan rakyat
(3) Ir Soekarno (1 Juni 1945)
Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas prinsip yang rumusnya adalah sebagai berikut:
Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
Mufakat (Demokrasi)
Kesejahteraan Sosial
Ketuhananan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)
Dalam sidang ini juga Ir Soekarno mengajukan nama dasar negara yaitu Pancasila.Panca yang berarti lima, sila yang berarti asas atau dasar. Jadi, Pancasila artinya lima dasar.
Pembentukan Panitia Kecil/Panitia Delapan
Di hari yang bersamaan dengan Ir Soekarno mengusulkan nama dasar Pancasila, BPUPKI membentuk Panitia Kecil (8 Orang) yang tugasnya menggolong –golongkan usul –usulan dari anggota BPUPKI baik yang tertulis maupun lisan .struktur organisasinya dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Ir. Soekarno
Anggota :
K.H. A. Wachid Hasjim
Mr. M. Yamin
Mr. A. A. Maramis
M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
R. Otto Iskandardinata
Drs. Moh. Hatta
K. Bagus H. Hadikoesoemo
Dari 40 usulan tertulis yang disampaikan kepada Panitia Kecil akhirnya dapat digolongkan dalam Sembilan golongan yaitu
Golongan yang usul minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
Golongan yang usul mengenai dasar negara;
Golongan yang usul mengenai soal unifacatie atau federatie;
Golongan yang usul mengenai bentuk negara dan kepala ngara;
Golongan yang usul mengenai warga negara;
Golongan yang usul mengenai daerah;
Golongan yang usul mengenai soal agama dan negara;
Golongan yang usul mengenai pembelaan,dan;
Golongan yang usul mengenai keuangan.
Lahirnya Piagam Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan rapat gabungan dengan 38 orang anggota BPUPKI. Rapat ini kemudian membentuk panitia kecil lagi yang beranggotakan Sembilan orang yaitu:
M. Hatta
Muh. Yamin
Soebardjo
Maramis
Soekarno
Kyai H. Abd. Kahar Moezakir
Wachid Hasjim
A.K. Tjokrosoejoso
Hadji Agoes Salim
Panitia Sembilan ini mengadakan pembicaraan secara masak dan sempurna dan memberikan hasil laporanya pada tanggal 10 Juli 1945, ketua panitia semblan membacakan usul rancangan pembukaan hukum dasar atau naskah Piagam Jakarta.
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,;
Menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab,;
Persatuan Indonesia;
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,serta;
Mewujudkan suatu keadilan sosial bago seluruh rakyat Indonesia.
2.1.2 Sidang BPUPKI kedua
Setelah sidang BPUPKI peratam,berbagai pendapat muncul.Pada tanggal 10 Juli 1945,di adakan kembali sidang BPUPKI kedua. Dalam sidang ini , ada beberapa hasil yang didapat, yaitu:
Bentuk negara yang dipilih untuk negara Indonesia ialah Republik.
Membentuk panitia-panitia antara lain : Panitia Perancang UUD, PanitiaPembelaan Tanah Air dan Panitia Keuangan dan Perekonomian
Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD melaporkan hasilnya,yaitu :
Pernyataan Indonesia merdeka
Pembukaan UUD
UUD (Batang Tubuh)
Pada tanggal 16 Juli 1945 Rancangan UUD diterima dengan bulat, tugas BPUPKI pun selesai.
2.2 Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Amerika Serikat melancarkan serangan udaranya ke arah utara dan masuk ke jantung negara Jepang dengan memuntahkan bom atom pertamanya di atas kota Hiroshima. Hal ini membuat Jendral Terauchi memanggil para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan dan menyetujui pembentukan PPKI,hal ini didasarkan atas perimbangan: Jika, Jepang sudah berada di ambang kehancuran, sehingga perlu dipertimbangkan daripada Indonesia jatuh ke tangan musuh, lebih baik mereka merdeka dari kekuatan sendiri.
Pembicaraan mengenai PPKI baru dapat dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1945. Di Dalat dekat Saigon, dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut :
Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua dan Drs. M. Hatta sebagai wakil ketua PPKI
PPKI boleh bekerja mulai tanggal 12 Agustus 1945.
Masalah cepat atau tidaknya Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada PPKI.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang dibom lagi di kota Nagasaki. Hal ini membuat Indonesia semakin ingin cepat untuk merdeka. Setelah banyak peristiwa yang dilalui yaitu peristiwa Rengasdengklok, Indonesia akhirnya dapat memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Ir. Soekarno dna didampingi oleh Drs. Muh. Hatta di Jalan Pengangsaan Timur 56 pukul 02.00-04.00 dini hari.
Pada pukul 11.30 siang dihari yang sama dengan proklamasi kemerdekaan, PPKI memulai sidangnya mengenai Rangcangan Hukum Dasar untuk ditetapkannya UUD. Sebelum sidang dimulai, ditambahknnya 6 anggota enam anggota baru sehingga total anggota PPKI sekitar 28 orang. Setelah berunding di sidang, PPKI mengambil beberapa keputusan:
1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan:
Menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan sebagai Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Perubahan-perubahannya yaitu:
Ketuhanan dengan kewajiban syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Perubahan pada sila dikarenakan karena perdebatan dengan Indonesia Timur bahwa sila pertama harus dirubah dan mengancam akan melepaskan diri. Karena takut persatuan Indonesia cerai, Ir.Soekarno pun mengubah isi sila pertama Pancasila.
Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan sebagai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Muh. Hatta sebagai wakil presiden.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.
Demikianlah proses sejarah terbentuknya Pancasila yang sekarang kita menjadi dasar negara kira, Negara Indonesia.
Sejak lahirnya Orde Baru tidak ada lagi keraguan tentang rumusan Pancasila Dasar Negara,karena telah menjadi tekad Orde baru, kelahirannya untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Orde baru yakin yakin bahwa hanya dengan landasan Pancasila dan UUD 1945, bangsa Indonesia akan dapat berkembang dan tumbuh dengan mantap.
Pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen juga tidak ada lagi keraguan karena secara hukum sudah jelas landasannya:
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966,
Intruksi Presiden No.12 Tahun 1968,
TAP MPRS No. V/MPR/1973,
TAP MPRS No. II/MPR/1978,
TAP MPRS No. IX/MPR/1978.
Akan tetapi kronologis khususnya perumusan negara maka akan dihadapkan beberapa masalah :
Pembukaan UUD 1945 maupun pada batang tubuh dan penjelasannya tidak ada satu istilah pun yang mengatakan bahwa dasar negara republik Indonesia ialah Pancasila.
Dalam kenyataan sehari-hari norma Pancasila sudah menyatu dengan dasar negara Republik Indonesia, setidak-tidaknya sejak September 1947. Istilah Pancasila mulai dipakai untuk dasar negara, melalui buku kecil yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.
2.1.1 Sidang BPUPKI pertama (29-31 Mei 1945)
Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan selama empat hari berturut turut yang tampil berpidato untuk menyampaikan usulannya adalah
(1) Mr Muh. Yamin (29 Mei 1945)
Dalam pidatonya, Muh. Yamin menguslkan calon rumusan dasar negar Indonesia sebagai berikut:
Peri Kebangsaan;
Peri Kemanusiaan;
Peri Ketuhanan;
Peri Kerakyatan (A.Permusyawaratan, B.Perwakilan, C.Kebijaksanaan) dan;
Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).
Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan ususlan sementara berisi rumusan UUD RI.
(2) Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)
Selanjutnya dalam hal filfasat negara Indonesia, Soepomo mengusukan hal-hal sebagai berikut:
Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir dan batin
Musyawarah
Keadilan rakyat
(3) Ir Soekarno (1 Juni 1945)
Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas prinsip yang rumusnya adalah sebagai berikut:
Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
Mufakat (Demokrasi)
Kesejahteraan Sosial
Ketuhananan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)
Dalam sidang ini juga Ir Soekarno mengajukan nama dasar negara yaitu Pancasila.Panca yang berarti lima, sila yang berarti asas atau dasar. Jadi, Pancasila artinya lima dasar.
Pembentukan Panitia Kecil/Panitia Delapan
Di hari yang bersamaan dengan Ir Soekarno mengusulkan nama dasar Pancasila, BPUPKI membentuk Panitia Kecil (8 Orang) yang tugasnya menggolong –golongkan usul –usulan dari anggota BPUPKI baik yang tertulis maupun lisan .struktur organisasinya dengan susunan sebagai berikut :
Ketua : Ir. Soekarno
Anggota :
K.H. A. Wachid Hasjim
Mr. M. Yamin
Mr. A. A. Maramis
M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
R. Otto Iskandardinata
Drs. Moh. Hatta
K. Bagus H. Hadikoesoemo
Dari 40 usulan tertulis yang disampaikan kepada Panitia Kecil akhirnya dapat digolongkan dalam Sembilan golongan yaitu
Golongan yang usul minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
Golongan yang usul mengenai dasar negara;
Golongan yang usul mengenai soal unifacatie atau federatie;
Golongan yang usul mengenai bentuk negara dan kepala ngara;
Golongan yang usul mengenai warga negara;
Golongan yang usul mengenai daerah;
Golongan yang usul mengenai soal agama dan negara;
Golongan yang usul mengenai pembelaan,dan;
Golongan yang usul mengenai keuangan.
Lahirnya Piagam Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan rapat gabungan dengan 38 orang anggota BPUPKI. Rapat ini kemudian membentuk panitia kecil lagi yang beranggotakan Sembilan orang yaitu:
M. Hatta
Muh. Yamin
Soebardjo
Maramis
Soekarno
Kyai H. Abd. Kahar Moezakir
Wachid Hasjim
A.K. Tjokrosoejoso
Hadji Agoes Salim
Panitia Sembilan ini mengadakan pembicaraan secara masak dan sempurna dan memberikan hasil laporanya pada tanggal 10 Juli 1945, ketua panitia semblan membacakan usul rancangan pembukaan hukum dasar atau naskah Piagam Jakarta.
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,;
Menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab,;
Persatuan Indonesia;
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,serta;
Mewujudkan suatu keadilan sosial bago seluruh rakyat Indonesia.
2.1.2 Sidang BPUPKI kedua
Setelah sidang BPUPKI peratam,berbagai pendapat muncul.Pada tanggal 10 Juli 1945,di adakan kembali sidang BPUPKI kedua. Dalam sidang ini , ada beberapa hasil yang didapat, yaitu:
Bentuk negara yang dipilih untuk negara Indonesia ialah Republik.
Membentuk panitia-panitia antara lain : Panitia Perancang UUD, PanitiaPembelaan Tanah Air dan Panitia Keuangan dan Perekonomian
Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang UUD melaporkan hasilnya,yaitu :
Pernyataan Indonesia merdeka
Pembukaan UUD
UUD (Batang Tubuh)
Pada tanggal 16 Juli 1945 Rancangan UUD diterima dengan bulat, tugas BPUPKI pun selesai.
2.2 Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Amerika Serikat melancarkan serangan udaranya ke arah utara dan masuk ke jantung negara Jepang dengan memuntahkan bom atom pertamanya di atas kota Hiroshima. Hal ini membuat Jendral Terauchi memanggil para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan dan menyetujui pembentukan PPKI,hal ini didasarkan atas perimbangan: Jika, Jepang sudah berada di ambang kehancuran, sehingga perlu dipertimbangkan daripada Indonesia jatuh ke tangan musuh, lebih baik mereka merdeka dari kekuatan sendiri.
Pembicaraan mengenai PPKI baru dapat dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1945. Di Dalat dekat Saigon, dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut :
Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua dan Drs. M. Hatta sebagai wakil ketua PPKI
PPKI boleh bekerja mulai tanggal 12 Agustus 1945.
Masalah cepat atau tidaknya Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada PPKI.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang dibom lagi di kota Nagasaki. Hal ini membuat Indonesia semakin ingin cepat untuk merdeka. Setelah banyak peristiwa yang dilalui yaitu peristiwa Rengasdengklok, Indonesia akhirnya dapat memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Ir. Soekarno dna didampingi oleh Drs. Muh. Hatta di Jalan Pengangsaan Timur 56 pukul 02.00-04.00 dini hari.
Pada pukul 11.30 siang dihari yang sama dengan proklamasi kemerdekaan, PPKI memulai sidangnya mengenai Rangcangan Hukum Dasar untuk ditetapkannya UUD. Sebelum sidang dimulai, ditambahknnya 6 anggota enam anggota baru sehingga total anggota PPKI sekitar 28 orang. Setelah berunding di sidang, PPKI mengambil beberapa keputusan:
1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan:
Menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan sebagai Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Perubahan-perubahannya yaitu:
Ketuhanan dengan kewajiban syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Perubahan pada sila dikarenakan karena perdebatan dengan Indonesia Timur bahwa sila pertama harus dirubah dan mengancam akan melepaskan diri. Karena takut persatuan Indonesia cerai, Ir.Soekarno pun mengubah isi sila pertama Pancasila.
Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan sebagai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan UUD 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Muh. Hatta sebagai wakil presiden.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.
Demikianlah proses sejarah terbentuknya Pancasila yang sekarang kita menjadi dasar negara kira, Negara Indonesia.









